
“Upaya-upaya dan tindakan memperjuangkan hak-hak marga pemilik tanah adat, telah dilakukan. Pertemuan hari ini dengan DPRD PB adalah upaya terakhir memperjuangkan hak-hak marga Ateta”.
Manokwari—(31/10/2026), masyarakat adat Marga Ateta masih terus memperjuangan hak kompensasi pemanfaatan tanah adat untuk akses jalan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sumur gas, yang belum dibayar oleh Perusahaan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd.
Dalam Siaran Pers yang dikeluarkan KontraS Tanah Papua Wilayah Papua Barat, Nomor: 02/SP/KontraS-TP/X/2026, Theresia Ateta perwakilan marga Ateta, pada kegiatan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat (DPRD PB) menyampaikan perusahaan Genting Oil menggunakan tanah adat kami marga Ateta sejak tahun 2012. Awal perusahaan membuka jalan akses kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sumur gas.
Tahun 2012 — 2021, pembayaran kompensasi dilakukan disetiap akhir, tetapi nilai uang yang diberikan tidak menentu, misalnya disetiap akhir tahun, perusahaan Genting Oil membayar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), ditahun berikut dibayar Rp. 8.000.000,0 (Delapan juta rupiah), pembayaran tahun berikutnya lagi Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), ungkap Theres dalam siaran pers tersebut.
Dikatakan Theres, pembayaran-pembayaran itu dilakukan tampa memberikan penjelasan kepada marga, bahwa nilai uang yang diberikan ini untuk membayar apa? Apakah membayar hak ulayat tanah adat yang digunakan untuk akses jalan kegiatan pengembangan sumur gas atau pembayaran dua sumur minyak Perusahaan Genting Oil, yang berada di wilayah tanah adat marga Ateta. Pihak Perusahaan tidak memberikan penjelasan kepada marga disaat melakukan pembayaran, sehingga kami marga bingun dengan nilai uang yang diberikan dalam kurung waktu tertentu.
Dihadapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD PB, perempuan asal Padang Agoda itu, menyampaikan bahwa upaya-upaya dan tindakan memperjuangkan hak-hak marga Ateta pemilik tanah adat, telah dilakukan. Lanjutnya, mewakili marga, “saya mau menyampaikan bahwa, pertemuan hari ini dengan DPRD PB adalah upaya terakhir kami memperjuangkan hak-hak kami. Harapan kami DPRD PB mengambil langka-langkah yang dapat menyelesaikan pembayaran Kompensasi, karena kami marga Ateta sudah nyatakan sikap melakukan pemalangan dua Sumur Minyak milik Perusahaan Genting Oil yang berada dalam wilayah tanah adat kami”.
Diketahui, lima tahun Perusahaan Genting Oil belum membayar kompensasi pemanfaatan tanah ulayat marga Ateta, yang digunakan untuk akses jalan, yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan sumur gas. Terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan 2025.
Dalam Surat Balasan Perusahaan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. kepada Marga Ateta, Nomor; 332.26/LTR/GOKPL/HY, dengan Perihal; Tanggapan Atas Permohonan Pembayaran Sewa pakai Jalan Diatas Tanah Adat Marga Ateta, tertanggal; 30 September 2026, Perusahaan Genting Oil tidak membayar kompensasi kepada marga Ateta dengan alasan “akses jalan yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan sumur gas perusahaan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang belum dugunakan untuk kegiatan pengembangan Lapangan AKM, untuk kegiatan produksi sehingga pemberian kompensasi sewa pakai akses jalan dan lokasi sumur oleh GOKPL, dilakukan melalui Berita Acara Pemberian kompensasi Pergantian Nilai Ekonomi Penggunaan Tanah Adat (ulayat) kepada Marga Ateta sehubungan dengan Kegiatan Operasi Minyak dan gas Bumi di Jalan Akses Rajawali-1X yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.
Penulis: Serry_Meos Su I Editor: Admin


